Yth Bapak Presiden Prabowo, Kami Minta APBN Untuk Benahi Demak. Ini Bencana Nasional…

Rutinitas Banjir Rob di Jalan Nasional Pantura Sayung

Lagi-lagi Demak Banjir, mendapat kiriman air hujan dari hulu, tanggul jebol dan menggenangi wilayah aliran sungai dari Kecamatan Kebonagung, Wonosalam, Guntur, Karangtengah, hingga yang terparah di wilayah Kecamatan Bonang, luluh lantak diterjang luapan aliran sungai dan jebolnya tanggul Sungai Tuntang dan Sungai Wulan.

Pak Presiden, nDasku Mumet…

Bahkan yang sangat memprihatinkan, tanpa ada curahan hujan apalagi luapan air sungai pun, di wilayah Kecamatan Sayung Tiap Hari Dilanda Banjir. Jalan Raya Pantura tiap hari tergegenang Air Rob, sehingga sangat mengganggu pengguna jalan, terlebih saat jam berangkat dan pulang kerja karyawan pabrik yang banyak berdiri di wilayah tersebut. Bahkan pula di Desa Bedono dan desa di sekitarnya Kecamatan Sayung, sudah banyak rumah yang tenggelam bukan karena banjir akibat hujan, tetapi akibat luapan air laut.

Karena akumulasi keprihatinan dan kekecewaan yang cukup lama, sempat terlontar secara emosional, perwakilan warga Sayung yang mendatangi DPRD menyatakan kinginannya untuk Bergabung dengan Kota Semarang, dengan harapan permasalahan rob dan banjir di wilayah kecamatan Sayung dapat teratasi dengan baik, sebab menurut pandangan mereka, Pemkab Demak Tidak Serius menangani permasalahan rob.

Padahal, kalaupun benar keinginan warga Sayung tersebut bisa terwujud, Apa yang bisa dilakukan oleh Pemkot Semarang ? Sebab permasalahan Banjir di Kota Semarang pun belum sepenuhnya teratasi, Simpang Lima, Jalan Pemuda Sekitar

Iki Piye…? Untuk sampai di sini dari Semarang memerlukan perjuangan berat. Tapi gak bisa lanjut ke Demak, tapi juga gak bisa balik ke Semarang

Johar, Bubakan, Jalan Arteri Soekarno Hata, serta wilayah Mangkang masih rutin jadi langganan banjir. Belum lagi permasalahan perkotaan lainnya yang masih memerlukan perhatian serius. Kalaupun dulu Pemkot Semarang bisa “mengatasi” persoaalan Kali Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, itu dikarenakan adanya Anggaran dari Pemerintah Pusat, meskipun banjir di Kota Semarang tidak separah yang terjadi di Kabupaten Demak, namun demikian Pemkot Semarang tidak sampai “berteriak” ini bencana nasional untuk dibantu Pemerintah Pusat…

Dagangan Politik

Rutinitas Banjir Rob Setiap Hari Pagi-Sore di wilayah Kecamatan Sayung, dan Langganan Banjir pada musim penghujan pada wilayah aliran sungai di Demak, menjadikan musibah tersebut sebagai Dagangan Politik yang tidak sehat, baik oleh masyarakat awam, maupun oleh politikus setempat.

“Bupati gak bisa kerja kok dipilih, dua kali menjabat Jalan Pantura Sayung tetap tergenang, dari dulu kampungku terendam rob sudah berbulan-bulan tidak ada perbaikan, dsb…”, kalimat itulah yang sering dilontarkan masyarakat awam di media sosial. Bahkan ada orang yang berpendidikan tinggi, mempertanyakan kinerja gubernur yang tidak bisa mengatasi banjir rob di Jalan Pantura Sayung.

“Jalan Pantura Sayung tiap hari banjir rob, di mana program bapak gubernur, kok tidak bisa mengatasi kondisi tersebut…? Apakah kerjanya hanya di belakang meja ?” ujar orang tersebut melalui pesan whatsapp yang dilampiri video perjalanannya.

Saya pun berusaha menyadari kekesalannya, meskipun pendidikannya tinggi, namun konsentrasi ilmu nya dan pekerjaan sehari-harinya tidak berhubungan dengan seluk beluk Pemerintahan Daerah dan penggunaan anggarannya, sehingga persepsinya agak lain.

“Jalan Pantura itu Jalan Nasional, sehingga anggarannya harus dari APBN, Dana Pemkab dan Pemprov tidak boleh digunakan untuk itu, termasuk rob sebagai penyebabnya. Demikian halnya dengan banjir akibat luapan sungai dan jebolnya tanggul, itu tugasnya BBWS sebagai instansi dari pusat”, jawab saya pada orang tersebut yang aslinya sebagai pendukung Gubernur Jateng saat ini kala Pilgub, dan saya justru sebaliknya.

Kades Didemo gegara banjir menahun tak kunjung surut. Jangankan Kades, Bupati bahkan Gubernur pun gak bisa ngatasi…

Bila orang berpendidikan tinggi namun memang tidak mengerti proses penganggaran Pemerintahan Daerah, wajar saja mengkritisi Kepala Daerah dengan pemhaman yang keliru. Namun ada juga Politikus Daerah yang benar-benar paham luar dalamnya anggaran daerah, masih saja mengkritisi Bupati Demak sebagai Kepala Daerah Yang Gagal Melakukan Mitigasi Bencana.

Tidak Ada Mitigasi Bencana

Menurut sudut pandang saya, di Kabupaten Demak memang Tidak Ada Mitigasi Bencana, sebab bencana yang terjadi di daerah tersebut sangat luar biasa dan di luar kemampuan daerah untuk mengatasinya. Sebab, bancana yang terjadi di Demak berlangsung terus menerus sepanjang tahun dan didominasi oleh sebuah kejadian yang sama, yaitu banjir.

Mitigasi yang seharusnya dilakukan adalah upaya untuk mengurangi potensi terjadinya bencana, misalnya dengan penataan ruang yang lebih baik atau pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.

Untuk wilayah sepanjang aliran sungai, satu-satunya mitigasi yang harus dilakukan adalah dengan cara Normalisasi Sungai dan Pembuatan Tanggul Yang Kokoh, setidaknya seperti bentuk Sungai banjir Kanal Semarang.

Sedangkan mitigasi untuk Banjir Rob di Kecamatan Sayung termasuk Jalan Raya Pantura nya, pekerjaan yang harus dilakukan tiada lain adalah Pembuatan Tanggul Sepanjang Pantai. Dan itupun tidak sebatas hanya di wilayah Sayung, melainkan terus ke arah timur yang nantinya rawan menjadi lokasi perpindahan banjir rob.

Lalu dana dan anggarannya dari mana ? “ya ndak tau, kok tanya saya…(D”. Ya tentu harus minta Pemerintah Pusat untuk menangani ke-dua mitigasi tersebut.

Pemprov DKI Jakarta yang juga sama-sama memiliki masalah Banjir Rob, memiliki APBD sebesar 91 Trilyun pun anggaran pembangunan tanggul lautnya berasal dari APBN, apalagi Kabupaten Demak yang luas wilayahnya lebih besar, tetapi hanya memiliki APBD sekitar 2,5 Trilyun ?

Satukan Kekuatan Politik

Saya senang pada akhirnya antara Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Demak sepakat untuk meminta Pemerintah Pusat agar menetapkan Bencana Banjir Demak adalah Bencana Nasional. Namun karena di berbagai daerah di Indonesia juga banyak terjadi bencana, akhirnya Pemerintah Pusat terkesan lamban dalam memutuskan, terlalu banyak pertimbangan di sana-sini.

Untuk itu saya berharap pada seluruh kekuatan politik yang ada di Demak, Satukan Visi Untuk Membangun Demak. Tutup sudah sentimen luka-luka akibat pesta demokrasi yang lalu. Ayo Move On, Satukan Misi untuk Mensejahterakan Warga Demak, desak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional.

Tenggelam sudah, rumah-rumah di desa ini

Kepada Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto,

Tolong kabulkan permohonan kami, tolong bangun tanggul laut sepanjang Pantai Sayung ke arah timur, tolong Normalisasi Sungai yang bermuara di Kabupaten Demak dan membangung tanggul yang kokoh. Saya rasa hanya memerlukan anggaran beberapa puluh trilyun. Sangat sedikit dibandingkan dengan Kekayaan Indonesia yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan deviden dari Freeport dan Blok-blok minyak yang sudah dikuasai Indonesia.

Oh iya, bukankah Presiden terdahulu Sudah Mengantongi 11.000 Trilyun ?

 

Salam Hormat,

Bagus Budi Santoso, warga Kota Semarang yang sering terhambat bila akan bepergian ke Demak akibat terhalang Banjir Rob