Ketua DPRD Demak, yang juga Ketua DPC PKB Demak, H Zayinul Fata, SE memberikan sejumlah masukan untuk Pemkab Demak terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Saat memberikan sambutannya dalam acara paparan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) via zoom disampaikan sejumlah hal penting.
Diantaranya, terkait dengan penanganan dampak banjir yang melanda lahan pertanian dan pemukiman warga di wilayah Kecamatan Bonang dengan jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Kembangan dan Karangrejo.
“Sawah petani yang terendam air harus ada solusi dari pemerintah, utamanya dinas terkait. Dinas Pertanian Pangan harus melakukan pendataan sawah yang terdampak dan agar ada kompensasi yang layak,”katanya.
Menurutnya, mitigasi bencana sangat penting dalam upaya pencegahan dini yang dialami masyarakat.
Banjir berdampak pada ribuan hektare lahan pertanian. Petani sedih karena tanamannya terendam.
“Pemda harus turun tangan. Tidak hanya soal bantuan beras semata, tapi pemerintah harus hadir melakukan pendataan tanaman dan perlunya kompensasi bagi petani,”katanya.
Selain itu, masukan terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim Demak. Menurutnya, angka kemiskinan masih tinggi tercatat 12,5 persen. Maka, harus diturunkan terutama yang ekstrim.
Juga, angka pengangguran yang besar harus disikapi dengan serius. Dengan demikian, usia produktif bisa terus berkarya sebagaimana mestinya.
“Terkait dengan tradisi Grebeg Besar Pemkab Demak harus serius memberdayakan UMKM. Jangan hanya bersifat hiburan semata sehingga Grebeg Besar bisa berdampak pada penguatan ekonomi,”katanya.
Hal lain yang mesti diperhatikan adalah pelayanan publik harus diperhatikan dengan layanan yang terbaik. Soal layanan kesehatan misalnya, jangan sampai pasien menunggu terlalu lama dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Zayinul Fata menambahkan, birokrasi juga harus jemput bola dengan memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik.
“Terkait dengan isu lingkungan hidup, kami juga ingin sampaikan agar ada pengelolaan sampah sebaik mungkin. Sampah harus dikelola agar tidak menjadi problem lingkungan,”katanya.
Tentang ketahanan pangan dan swasembada pangan, maka pemerintah daerah harus bisa menyelamatkan lahan hijau. Lahan hijau jangan sampai dijadikan untuk kepentingan industri atau kepentingan lain diluar pangan. ***sumber
